JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Jokowi telah mengeluarkan perppu cipta kerja pada 30 Desember 2022 lalu. <br /> <br />Pemerintah menilai penerbitan perppu didasari atas kegentingan situasi ekonomi global yang di ambang resesi. <br /> <br />Namun berdasarkan survei jajak pendapat Litbang Kompas, para responden menilai penerbitan peraturan pemerintah pengganti no uu 2 tahun 2022 tentang cipta kerja bukan hal yang mendesak, bahkan responden menilai situasi ekonomi saat ini biasa saja. <br /> <br />Ini terlihat dari hasil jejak pendapat Litbang Kompas pada 10 hingga 12 Januari 2023. <br /> <br />61,3 persen responden menilai lahirnya perppu cipta kerja bukan suatu yang mendesak, karena Indonesia tidak menghadapi situasi darurat. <br /> <br />34,7 persen menyatakan darurat dan memerlukan perppu cipta kerja. <br /> <br />Sementara 4 persen menyatakan tidak tahu. <br /> <br />60,5 persen responden juga melihat uu cipta kerja belum mewakili aspirasi masyarakat. <br /> <br />Tak sampai sepertiga responden mengaku sudah terwakili dengan pasal yang terkandung dalam uu cipta kerja. <br /> <br />Baca Juga Tuntut Masa Jabatan dari 6 Tahun Jadi 9 Tahun, Ribuan Kepala Desa Demo di Gedung DPR di https://www.kompas.tv/article/369184/tuntut-masa-jabatan-dari-6-tahun-jadi-9-tahun-ribuan-kepala-desa-demo-di-gedung-dpr <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/369185/survei-litbang-kompas-61-3-perppu-cipta-kerja-tak-mendesak
